ONLINELUWURAYA.CO, PALOPO — Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Palopo menuntut percepatan pembangunan rumah untuk relokasi bagi 14 KK yang terdampak pembangunan gedung Kantor DPRD Palopo senilai 11 Miliar.
“Kami mendesak pemerintah kota Palopo untuk mempercepat relokasi pembangunan rumah warga Kalang-kalang,” ujar Jendlap, Syaidin di depan Kantor DPRD Palopo, Kamis (30/9/2021).
PMII Palopo diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD I Palopo, Abd Salam, Wakil Ketua DPRD II, Irvan,ST dan Baharman Supri di ruang Aspirasi DPRD Palopo.
Anggota DPRD Palopo, Baharman Supri mengungkapkan sebanyak 14 KK tersebut akan direlokasi di Padang Lambe.
“14 KK akan di relokasi di Padang Lambe dengan anggaran kurang lebih 500 juta. untuk 3 bulan ke depan, jangka pendeknya dibuatkan rumah kost-kostan,” ungkap Baharman.
“Pembangunan rumah tersebut paling lama 6 bulan realisasinya, ” tambahnya.
Mahasiswa yang tergabung dalam PMII ini minta dibuatkan berita acara untuk pembangunan hunian tetap dalam jangka waktu enam bulan.
Dimana sebelumnya proyek pembangunan kantor DPRD Palopo yang merupakan eks Rumah Sakit (RS) Kusta Kalang-kalang, Kelurahan Tobulung, Kecamatan Bara, kembali disoroti oleh legislator fraksi Demokrat, Irvan Majid ST
Kali ini yang menjadi sorotan tajam yaitu relokasi kurang lebih 14 KK penderita kusta yang sudah lama menempati lokasi tersebut.
“Untuk relokasi 14 KK tersebut tidak ada dalam APBD 2021. Sedangkan dalam APBD Perubahan tidak boleh menambah kegiatan atau program baru, ” ujar Irvan saat ditemui Onlineluwuraya.co di ruang kerjanya, Senin (27/9/2021)
Irvan menambahkan proyek 11 Miliar tersebut terkesan dipaksakan tanpa ada perencanaan untuk melakukan relokasi terhadap 14 KK tersebut.
” Proyek ini dikerja dulu baru mau direlokasi 14 KK yang menempati area tersebut,” tambahnya. (JIN)
