Lewati ke konten
ONLINELUWURAYA.CO, PALOPO —- Ketua Bawaslu Palopo, Khaerana tidak ada di Kantor Bawaslu saat ratusan masyarakat unjuk rasa, Rabu (30/10/2024).
Ratusan masyarakat unjuk rasa usai Bawaslu mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada KPU untuk menetapkan salah satu pasangan calon wali kota Palopo nomor urut 4 tidak memenuhi syarat.Massa menilai keputusan Bawaslu tersebut keliru karena sebelumnya Paslon Trisal Tahir-Akhmad Syarifuddin dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU usai keluarnya rekomendasi dari Bawaslu saat mediasi.
Jenderal lapangan aksi, Alfian mengatakan sejumlah tuntutan dibawa pada unjuk rasa tersebut termasuk meminta Ketua Bawaslu Palopo dicopot dari jabatannya.
“Kami meminta Bawaslu untuk menarik rekomendasi yang telah dikeluarkan dan kami meminta Ketua Bawaslu mundur dari jabatannya karena mengeluarkan statement di media bahwa ijazah Trisal Tahir tidak sah,” kata Alfian, Rabu (30/10/2024).
“Kami menilai Ketua Bawaslu telah mencederai salah satu calon wali kota dengan mengklaim ijazah yang digunakan tidak sah,” sambungnya.
Saat massa aksi berorasi di depan Bawaslu, anggota Bawaslu Palopo, Widianto Hendra menemui demonstran.
Sementara, Ketua Bawaslu Palopo sedang tidak berada di Kantor Bawaslu Palopo.Hal itu membuat massa aksi kecewa karena tak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Ketua Bawaslu Palopo.
Saat menemui demonstran, Widianto mengatakan pihaknya telah menjalankan semua proses sesuai dengan regulasi yang berlaku
.”Apa yang kami lakukan semuanya tergantung pada apa yang terjadi. Semua proses yang selama ini terjadi telah dikaji, sehingga tidak ada tendensi kami untuk mendiskritkan salah satu Paslon,” ucap Widianto di hadapan demonstran.
Widianto juga mengatakan seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu berdasar pada fakta di lapangan. (Rl/*)
