ONLINELUWURAYA.CO, PALOPO — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo secara resmi melaksanakan pelantikan sekaligus pembekalan bagi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Rabu, (9/4/2025) di Sekretariat Bawaslu, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Sulawesi Selatan.
Sebanyak 48 orang dilantik sebagai PKD yang akan bertugas mengawasi tahapan PSU pada Pemilihan Tahun 2025 di tingkat Kelurahan/Desa.
Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Kota Palopo Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), disaksikan oleh Jajaran Bawaslu Kota Palopo, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Panwaslu Kecamatan dan Tamu Undangan.
Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu Ardiansah menyampaikan pentingnya integritas dan profesionalisme PKD dalam menjalankan tugas pengawasan.
“Sebagai garda terdepan, PKD harus mampu menjalankan peran pengawasan secara netral, objektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Widianto Hendra,S.Pd dalam sambutannya menekankan bahwa PKD adalah ujung tombak pengawasan di tingkat Kelurahan/Desa, yang akan langsung bersentuhan dengan proses teknis dan dinamika di lapangan.
“Oleh karena itu, integritas, netralitas, serta pemahaman regulasi pemilihan menjadi hal mutlak yang harus dimiliki setiap Pengawas Pemilihan dan hanya tunduk pada peraturan perundang – undangan tidak pada tekanan dan intervensi dari pihak mana pun” tegasnya.
Prosesi pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah/janji jabatan yang dipimpin oleh Anggota Bawaslu dan diikuti oleh seluruh PKD yang dilantik.
Setelah pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan singkat mengenai tugas dan kewajiban PKD selama tahapan Pemilu berlangsung, mencakup pemahaman regulasi pemilu, teknik pengawasan tahapan, penanganan pelanggaran, serta kode etik dan perilaku pengawas.
Dengan dilantiknya para PKD, diharapkan pengawasan pemilihan di tingkat Kelurahan akan semakin maksimal dan PKD dapat bekerja secara optimal, menjaga integritas, serta turut menciptakan Pemilu 2024 yang demokratis dan berkualitas. (Rls/*)
