ONLINELUWURAYA.COM,LUTIM — Polres Luwu Timur kembali berhasil menangkap 4 orang tersangka pengedar Pil PCC, Somadril dan beberapa jenis obat lainnya. Selain itu Polres juga mengamankan seseorang berinisal HH.
Ke-4 tersangka yang kini ditahan di ruang tahanan Mapolres Luwu Timur, ditangkap di wilayah Mangkutana dan Malili. Sementara HH masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan masih berstatus saksi.
Kapolres Lutim didampingi Kabag Ops dan Kasat Narkoba Polres Luwu Timur mengatakan ratusan butir obat-obat tersebut sangat berbahaya dan memang peredarannya tidak sembarangan.
”Ada beberapa kasus yang telah kita tangani, dan memang peredaran obat-obat terlarang ini juga telah merembes ke tindakan-tindakan kriminal lainnya, seperti pada aksi pengrusakan dan sebagainya karena memang setelah mengkomsumsi obat atau pil PCC ini dan sejenisnya, kesadaran berkurang, bawaannya selalu ingin berbuat onar,” Terang Kapolres AKBP Leonardo Panji Wahyudi saat press conference di Mapolres Luwu Timur,Sulsel,Kamis (22/2/2018).
Menurut Kapolres, penangkapan ke-4 tersangka ini pula sebagai tindak lanjut atas kasus pemuda yang ngamuk di Tomoni beberapa waktu lalu yang merusak fasilitas-fasilitas seperti toko, kendaraan dan sebagainya serta melukai anggota TNI dan polisi hingga akhirnya tewas tertembak oleh pihak kepolisian.
Sementara itu, dihadapan polisi dan beberapa awak media, ‘HH’ mengaku dirinya sudah lama berteman dengan korban.
”Sehari sebelumnya, saya sama Amri (korban,red) memang sempat minum obat pil pcc, bahkan korban mengkomsumsi sebanyak 20 butir. Setelah itu, saya lihat tindakan-tindakan yang diperlihatkan korban sudah agak lain, makanya saya tinggalkan. Untuk peristiwa yang dialami korban keesokon harinya saya tidak tahu-menahu,” Ungkapnya.
‘HH’ menuturkan korban Amri sendiri sudah 3 bulan terakhir mengkomsumsi pil pcc.
Kapolres menghimbau kepada masyarakat Luwu Timur agar menjauhi obat-obatan seperti Pil PCC dan sejenisnya, karena obat ini sangat berbahaya.
Ke-4 tersangka berinisial AL, MY,MI serta MA terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 Miliar rupiah karena telah melanggar pasal 197 subs Pasal 196 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.(AT)