Lewati ke konten
ONLINELUWURAYA.CO, PALOPO — Komitmen Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses air bersih, kembali membuahkan hasil nyata. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Air Baku Battang Bambalu Kota Palopo dengan nilai HPS sebesar Rp23.999.835.682,40.
Program ini menjadi langkah penting untuk merehabilitasi jaringan pipa PVC sepanjang kurang lebih 3,5 kilometer yang selama lebih dari 15 tahun mengalami persoalan kebocoran dan menghambat optimalisasi distribusi air bersih kepada masyarakat Kota Palopo.
Wali Kota Palopo menegaskan bahwa air bersih adalah kebutuhan dasar rakyat yang harus diperjuangkan secara serius, terukur, dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyangkut pelayanan dasar masyarakat. Pemerintah Kota Palopo terus bergerak, membangun komunikasi, dan memperjuangkan dukungan pusat agar persoalan air bersih yang sudah lama dirasakan masyarakat dapat ditangani secara nyata,” ujar Wali Kota.
Hj. Naili Trisal juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si., Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, atas perhatian dan dukungan politik anggaran terhadap pembangunan infrastruktur dasar di Kota Palopo.
Menurut Wali Kota, dukungan tersebut merupakan bukti bahwa sinergi antara Pemerintah Kota Palopo, DPR RI, dan Pemerintah Pusat dapat menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, perjuangan ini mendapat dukungan yang kuat. Atas nama Pemerintah Kota Palopo dan masyarakat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak H. Andi Iwan Darmawan Aras. Dukungan ini sangat berarti bagi Palopo, khususnya dalam memperkuat layanan air bersih,” tegasnya.
Rehabilitasi jaringan air baku ini diharapkan dapat menekan tingkat kebocoran, memperkuat keandalan jaringan, serta memaksimalkan distribusi air bersih kepada masyarakat Kota Palopo.
Pemerintah Kota Palopo memastikan akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan tepat sasaran, tertib administrasi, transparan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (*)
