ONLINELUWURAYA.CO, PALOPO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) yang diikuti secara virtual 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Selasa, (3/11/2020).
Digelarnya sosialisasi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulsel bekerjasama dengan Institute of Community Justice (ICJ) atas dukungan Australia – Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).
Dari Pemerintah Kota Palopo, Ketua TP. PKK Kota Palopo, dr. Hj. Utia Sari Jidas, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palopo, Isnada Firmanza, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo mengikuti sosialisasi tersebut secara virtual di Aula Bappeda Kota Palopo.
Australian Consulate General Makassar, Bronsyn Robbins menyampaikan pencegahan perkawinan anak adalah satu-satunya program percepatan yang tidak bisa ditunda lagi.
Australia telah memiliki komitmen jangka panjang untuk menghapus perkawinan anak, perkawinan usia muda dan kawin paksa karena ini merupakan bentuk pelanggaran hak manusia.
“Komitmen kami ini menghapus perkawinan anak, perkawinan usia muda dan kawin paksa bertujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan”.
Data statistik di sulsel perkawinan anak lebih rentan saat ini. Oleh karenanya terkait pencegahan perkawinan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama pemangku kepentingan dan elemen masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulsel, dr. Hj. Fitria Zainuddin menuturkan saat ini perkawinan anak merupakan suatu hal yang dikhawatirkan dampaknya baik dalam skala lokal maupun ke tingkat Nasional.
“Berbagai dampak pada perkawinan anak akan mempengaruhi langsung terhadap berbagai sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi yang menjadi indikator pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”, jelasnya.
Selain memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perkawinan anak juga memengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan.
Lebih lanjut disampaikan pada roadmap perkawinan anak provinsi Sulawesi Selatan, dan strada provinsi dan kabupaten/kota perlu penekanan intervensi mendukung upaya pencegahan perkawinan anak. (HMS)
