ONLINELUWURAYA.COM,PALOPO — Perawat sebagai ujung tombak petugas kesehatan di pelayanan kesehatan publik Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) dan Rumah Sakit umum milik daerah (RSUD), merupakan salah satu Profesi yang patut mendapat perhatian di mata Pejabat Pemerintahan.
Keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang komprehensif sesuai standar dan kode etik profesi juga sudah sangat memadai.
Namun nasib mengatakan hal yang berbeda bagi mereka yang berstatus sebagai Perawat honorer di Kota Palopo
“Tidak banyak dari mereka (honorer) yang mengetahui aturan pengupahan di lingkup instansi kesehatan pemerintah. Mereka hanya mendapatkan ucapan terima kasih dan sumbangan ala kadarnya dari Pegawai ASN”kata Ketua Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) Kota Palopo,Nurmasita,Amk kepada Onlineluwuraya.com di sekretariat GNPHI,Jl.DR.Ratulangi,Kecamatan Wara Utara,Kota Palopo,Sulsel,Sabtu (5/5/2018)
Lanjut Nurmasita, disetiap Instansi Pelayanan Kesehatan, ada perawat honor yang mengabdi hingga belasan tahun, tanpa ada kejelasan status dan kesejahteraan bagi mereka. Sekitar 360an Perawat Honor di Kota Palopo yg memiliki nasib sama, yaitu ketidakjelasan upah ataupun status pegawai selain honor
“Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari Pejabat Pemerintahan untuk melirik upah dan kesejahteraan Perawat honor. Dengan mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 2628 Tahun 2017, tentang Penetapan UMP Provinsi Sulsel Tahun 2018,”tambahnya.
Ditambah lagi kurangnya sosialisasi terhadap kebutuhan pegawai disetiap instansi apakah mereka masih butuh pegawai atau tidak
“Apakah mereka harus tetap hidup sebagai petugas honor tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka.Apakah pemerintah harus melanggar Sila Ke5 Pancasila. Apakah nasib mereka hanya dilihat begitu saja oleh Pemerintah,”ungkap Ketua GNPHI ini.(AN)
