ONLINELUWURAYA.CO, PALOPO — Kantor Hukum AD Law & Partner mendorong KPU Palopo, Polres dan Dandim 1403 Palopo, untuk membuat MoU dengan awak media yang berada di Kota Idaman.
MoU tersebut, untuk memberikan perlindungan bagi para jurnalis dalam menjalankan tugas mereka.
Hal itu disampaikan ketua Panitia Dialog Publik Kantor Hukum AD Law & Partner, Achmad Amin Amiruddin Bachtiar, Jumat 9 Februari 2024.
Menurutnya, dialog yang mengangkat tema Perlindungan Hukum Terhadap Pers Dalam Mewujudkan Pemilu Damai harus melahirkan sebuah MoU untuk memberikan perlindungan kepada para wartawan saat melaksanakan tugasnya.
“Kami mengajak insan pers, KPU, Polres Palopo dan Kodim 1403 Palopo, untuk menyatukan persepsi dalam menciptakan perlindungan kepada insan pers demi mewujudkan Pemilu Damai,” ujarnya.
Hal Senada disampaikan Ketua KPU Palopo, Irwandi Djumadin, dia mengungkapkan jika awak media dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang (UU).
“Maka dari itu, kami di KPU Palopo membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada teman-teman jurnalis, untuk melakukan peliputan, khususnya di Kantor KPU,” ungkapnya.
Sementara Praktisi Hukum, Hisma Kahman menjelaskan, jika UU pers tidak sepenuhnya bisa memberikan perlindungan bagi para pewarta dalam menjalankan tugasnya.
Sebab katanya, hingga saat ini masih banyak awak media yang mendapat tindak kriminalitas bahkan beberapa diantaranya dikriminalisasi.
Sehingga kata Hisma, butuh MoU antara aparat penegak hukum dan penyelenggara Pemilu untuk menghindari tindak kriminalitas terhadap awak media.
“Kasus yang menimpa rekan-rekan pers saat bertugas, harus mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum,” ujarnya.
Dimana katanya, pihak kepolisian harus menjadikan kasus kriminalitas yang dialami awak menjadi skala prioritas
Dimana katanya, pihak kepolisian harus menjadikan kasus kriminalitas yang dialami awak menjadi skala prioritas.
“Sehingga, proses penyelesaian kasus kriminalitas yang dialami teman pers itu, bisa diselesaikan dengan cepat,” jelasnya. (*)
