Kadis Pendidikan Palopo Diduga Tidak Becus Urus Dana Sertifikasi Guru, Kadis BPKAD : Tanggal 8 Januari Dibayarkan

ONLINELUWURAYA.CO, PALOPO — Tunjangan sertifikasi triwulan IV untuk Guru di tahun 2023 kemarin belum cair.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu guru sekolah dasar (SD) yang meminta namanya dirahasiakan.

Ia menuturkan, kurang lebih 800 guru TK, SD dan SMP belum menerima tunjangan sertifikasi triwulan IV, periode Oktober hingga Desember.

Padahal kata dia, telah menjalankan berbagai prosedur dan validasi tahapan sertifikasi

“Ini menyangkut hak dan kesejahteraan kami sebagai pendidik. Bagaimana kualitas pendidikan baik, sedang kesejahteraan kami kurang diperhatikan pemerintah,” ungkapnya, Selasa 2 Januari 2024.

Tidak hanya guru SD, salah seorang pengajar di SMP pun angkat bicara terkait sertifikasi yang belum dibayarkan.

“Ini uang sertifikasi guru bukan uangnya dinas pendidikan kota Palopo, uangnya guru dari pusat, kalau uang ini salah-salah harusnya tanggung jawabx kepala dinas pendidikan,” ungkap salah seorang guru SMP kepada media ini, Rabu (3/1/2024).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Asnita Darwis yang dikonfirmasi menyalahkan pihak BPKAD Kota Palopo

“Mungkin di bpkad pak kita tanyakan,” ujar Asnita singkat via WhatsApp

Tidak hanya itu saat dikonfirmasi terkait tanggungjawab nya sebagai leading sektor untuk pembayaran dana sertifikasi lagi-lagi BPKAD Palopo yang disudutkan

“Iye dek cuman pembayarannya tetap dari bpkad,” tambah Asnita.

Sementara itu di tempat terpisah Kepala BPKAD Raodhatul Jannah yang di konfirmasi terkait pembayaran dana sertifikasi guru

Dirinya memastikan dana sertifikasi tersebut akan cair pada pekan depan.

“Terjadinya keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi guru karena adanya perbedaan perhitungan antara Dinas Pendidikan dan BPKAD,” ujar Raodatul Jannah

Sertifikasi guru triwulan IV akan dibayarkan pada 8 Januari 2024.

“Kita akan bayarkan triwulan IV, insya Allah tanggal 8 Januari 2024 mendatang,” ucapnya.

Raodah mengatakan, selain disebabkan adanya perbedaan perhitungan antara Dinas Pendidikan dan BPKAD, juga karena transport yang lambat turun. (*)