ONLINELUWURAYA.CO, PALOPO — Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) resmi terbentuk di Kota Palopo.
Terbentuknya GANN di Kota Palopo ini ditandai dengan terdaftarnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Palopo dengan Nomor 220/004/Bakesbangpol/VII/2020 per tanggal 27 Juli 2020.
“Alhamdulillah, DPC GANN Palopo telah terdaftar pada pemerintah. Setelah ini kami fokus pada pembentukan Pengurus Anak Cabang (PAC) di sembilan Kecamatan yang ada di Palopo,” ujar Ketua DPC GANN Palopo, Andi Alamsyah, ST, Selasa (28/7/2020).
Sembari menyusun program GANN Palopo dan pembentukan PAC, pengurus DPC GANN Palopo menunggu jadwal dari DPP dan DPD untuk pelantikan dan pengukuhan kepengurusan masa bakti 2020-2024.
“Kami masih menunggu jadwal dari DPP dan DPD untuk pelantikan dan pengukuhan kepengurusan DPC GANN Palopo,” tambah Andi Alamsyah.
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GANN Kota Palopo akan mendukung upaya pemberantasan Narkoba di daerah ini.
Sementara itu Sekretaris DPC GNN Kota Palopo, Supri Heriyanto Tiwa mengatakan, hasil penyusunan program kerja telah disampaikan kepada Badan Kesbangpol sebagai salah satu syarat pendaftaran dan pemberitahuan Keberadaan Lembaga kami
Ditegaskan, semua program kerja yang telah ditetapkan tersebut, merupakan bentuk tindak lanjuti dari Visi dan Misi GANN, diantaranya mendukung program pemerintah dalam mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
“Melalui penyuluhuan kepada masyarakat, terutama kepada pelajar tentang bahaya penggunaan Narkoba,” ungkapnya.
Dimana sebelumnya Ketua Umum DPP GANN Fakhruddin Sanghaji Bima menuturkan, GANN merupakan Lembaga yang berbasis massa. GANN lahir dan bangkit dari keprihatinan dan rasa sayang orang tua terhadap anak.
Dimana, setiap orang tua menginginkan anaknya sukses di kemudian hari. Namun,kondisi darurat Narkoba di Indonesia saat ini dapat menjadi hambatan terwujudnya harapan orang tersebut. Sehingga, perlu kerja keras untuk memerangi Narkoba.
Selain di kota Palopo, GANN juga telah dibentuk di daerah lain di Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (*)
