ONLINELUWURAYA.CO, PALOPO — Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading, dr. Rismayanti Tandjung, membantah tudingan bahwa pihaknya sengaja menutupi data yang diminta oleh DPRD Kota Palopo.
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas ancaman penggunaan hak angket oleh Ketua Komisi A DPRD, Aris Munandar Kepada salah satu media.
dr. Rismayanti menjelaskan bahwa penundaan pemberian data bukan karena keinginan rumah sakit, tetapi menunggu arahan dan izin dari Wali Kota Palopo sebagai pimpinan mereka.
“Kami tidak ada niat menutupi data. Kami hanya menjaga etika dan profesionalisme. Tadi pagi, sebelum ke DPRD, saya sudah melapor ke Pj Wali Kota. Beliau meminta agar data yang diminta DPRD diberikan setelah proses audit oleh Inspektorat selesai,” jelas dr. Rismayanti.
Dirinya juga menambahkan bahwa saat pembahasan anggaran beberapa waktu lalu, RSUD Sawerigading telah menyerahkan dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada DPRD.
Namun, data baru yang diminta dalam rapat kerja kali ini memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pimpinan.
“Waktu pembahasan anggaran, kami sudah serahkan RBA rumah sakit. Adapun data tambahan, seperti penggunaan anggaran 2024-2025, persediaan obat, ATK, jasa pemeliharaan gedung, SK pembagian jasa, hingga data parkiran, RSB, dan RBH tahunan, masih harus kami persiapkan dengan izin pimpinan,” tuturnya.
Sementara itu, rapat kerja yang digelar selama dua hari berturut-turut, pada Senin (20/1) dan Selasa (21/1), berakhir tanpa adanya data yang diminta DPRD.
Ketua Komisi A DPRD Palopo, Aris Munandar, menyayangkan ketidaksiapan RSUD Sawerigading dan menegaskan akan mengambil langkah serius jika permintaan data tidak dipenuhi.
“Kami beri waktu sampai Kamis. Jika data tersebut tidak diserahkan, saya akan mengajukan hak angket secara pribadi. Ini persoalan sederhana yang semestinya ditangani dengan baik, sebagaimana OPD lainnya,” tegas Aris.
Dirut RSUD Sawerigading menekankan bahwa pihaknya tidak bermaksud memperlambat proses, melainkan memastikan bahwa semua prosedur dilakukan sesuai aturan.
“Kami hanya ingin memastikan data yang disampaikan benar dan melalui mekanisme yang tepat,” tutupnya. (**)
