ONLINELUWURAYA.COM,LUWU — Tiga Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu terpilih Periode 2018-2023, Abdul Latif Idris, S.Ag, Asriani Baharuddin, SH, dan Kaharuddin A, S.Si., M.H, komitmen mengawal dan mengawasi jalannya proses Demokrasi bersama dengan masyarakat di Kabupaten Luwu.
Status kelembagaan yang dulunya bernama Panwaslu Luwu sekarang resmi menjadi Bawaslu Kabupaten Luwu.
Anggota Bawaslu Luwu terpilih, Kaharuddin, menyampaikan dengan berubahnya status kelembagaan dari Panwaslu menjadi Bawaslu memberi harapan baru dalam penguatan fungsi kelembagaan, dimana publik bisa diharap terlibat memantau kinerja lembaga ini.
“Hari ini sudah pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten terpilih dengaaln berubahnya status kelembagaan dari Panwaslu menjadi Bawaslu memberi harapan baru dalam penguatan fungsi kelembagaan, kami berharap publik terlibat memantau kinerja kami, sebagai bentuk pengawalan kelembagaan dalam memgawal Pemilu kedepan,” ujar Kaharuddin usai dilantik Bawaslu RI,Rabu (15/8/2018)
Kahar, menambahkan dirinya beserta 2 rekannya yang terpilih sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu akan melakukan penguatan Internal kelembagaan sebagai syarat mutlak hadirkan Bawaslu yang berkualitas.
“Kami juga akan melakukan penguatan internal kelembagaan sebagai syarat mutlak hadirnya Bawaslu yang berkualitas,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Luwu, Abd Latief, mengucap syukur atas pelantikannya bersama dengan Anggota Bawaslu Luwu terpilih. Ia mengatakan akan Komitmen dan tegas akan mengawal demokrsi Bersama dengan rakyat.
“Alhamdulillah kami bertiga sudah dilantik di Jakarta bersama dengan anggota Bawaslu kab/kota terpilih 2018-2023. Kami Komitmen dan tegas akan mngawal demokrasi Bersama rakyat. Dimana kami bertiga sebagai pelaku sejarah terbentuknya Bawaslu secara permanen khususnya di Kabupaten Luwu,” ucap Abd Latief.
Untuk diketahui, Bawaslu RI resmi melantik 1.914 Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Indonesia Periode 2018-2023. Acara digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Ini merupakan kali pertama Bawaslu melantik anggota tingkat kabupaten/kota se-Indonesia secara serentak.(AT)
