ONLINELUWURAYA.COM, PONOROGO — Presiden RI Joko Widodo,dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat, 4 Januari 2019, menyerahkan 2.500 sertifikat kepada masyarakat setempat.
Penyerahan sertifikat ini mencukupi penerbitan sertifikat itu mencakup tanah masyarakat seluas 2.012.142 meter persegi yang tersebar di enam kecamatan.
Dalam sambutan Jokowi , meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk merampungkan target penerbitan bagi 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat.
Selain itu Kepala Negara juga ingin agar masyarakat di Ponorogo dan di seluruh Indonesia dapat segera memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki.
“Tadi Pak Menteri sampaikan di Ponorogo ini akan selesai di 2023. Yang janji Pak Menteri bukan saya. Pak Menteri itu nanti juga ngomong ke kantor BPN di bawahnya,” harapnya di alun-alun Kabupaten Ponorogo.
Sebelumnya Presiden Jokowi , telah menentukan target guna mengejar hal harapan tersebut.
Bahkan, pada tahun awal pelaksanaan program, Kepala Negara langsung melipatgandakan output tahunan BPN hingga 10 kali lipat dari biasanya, yakni mencapai lima juta sertifikat per-tahun.
Bahkan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencari tahu bagaimana cara kantor BPN mengupayakan hal itu. Sebelum acara berlangsung, BPMI menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Sugeng Muliosantoso, di lokasi acara.
Tentu saja ia tersentak karena penerbitan sejumlah ini baru akan di kerjakan, “Yang jelas kaget. Sebelumnya enggak pernah kita dapat target sebanyak itu,” ucapnya soal target pertama yang ditetapkan Presiden Jokowi.
Ponorogo memiliki luas wilayah sekira 1.300 kilometer persegi. Dengan 21 kecamatan dan 307 desa yang ada di Kota Reog tersebut, BPN setempat melakukan pelayanan pertanahan bagi 636.487 bidang tanah yang ada.
Sekedar di ketahui, Sugeng Kepala BPN Kabupaten Ponorogo, mengakui pihaknya hanya menerbitkan sertifikat bagi warganya 200- 300 per tahun.
Katanya di tahun 2018 kemarin, daerahnya ditargetkan dapat menerbitkan sertifikat bagi 50.000 bidang tanah.
Alhamdulillah target tersebut nyatanya bisa direalisasikan BPN Ponorogo bahkan melebihi 4.000 hingga mencapai 54.000 sertipikat pada tahun lalu.
Dengan penerapan teknologi, BPN setempat diharapkan mampu mengerjakan harapan memenuhi kebutuhan hak tanah di Ponorogo ,dan Indonesia secara khusus.
Diakui saat ini, pihaknya menggunakan GhostMouse, aplikasi yang bisa membantu memasukkan data subjek hak untuk dimasukkan di data fisik.
” Begitu data sudah masuk kita klik dan datanya langsung terhubung dengan data-data fisik (tanah). Karena prinsipnya data fisik dan yuridis harus dihubungkan,” jelas Sugeng.
Namun demikian, kata Sugeng, yang terpenting dalam upaya capai target yang telah ditetapkan tentu mengatakan pola kerja kantor pertanahan itu sendiri.
Tentang program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa percepatan penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat telah mengubah pola kerja BPN dalam melayani masyarakat di seluruh Indonesia.
Pasalnya, sebelum PTSL masyarakat yang aktif ke BPN mengurus sertifikat. Bedanya sekarang ini kita yang jemput bola kemasyarakat.
Penerbitan sertifikat (2018) di-target sebanyak 7 juta sertifikat bahkan jauh terlampaui hingga mencapai hampir 9,4 juta sertifikat yang telah terbit, tepatnya 9.315.006 sertifikat.
Dengan target penerbitan Sertifikat hak atas tanah tentu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan begitu, di tahun-tahun mendatang, permasalahan soal sengketa tanah kian berkurang atau kita harapkan dapat menghilang sama sekali.(Ant/JNN-NAS/*) .
