ONLINELUWURAYACO, LUWU — Anggota DPRD Luwu dari Fraksi PDIP, Ridwan Bakokang (RBK) imbau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar betul-betul memantau Kepala Desa di Kabupaten Luwu dalam melakukan pendataan untuk BLT.
Hal tersebut di ungkapkan oleh Ridwan Bakokang saat rapat Evaluasi Penggunaan Covid 19 dan BLT Dana desa, di ruang Musyawarah DPR Luwu, Selasa (28/04/2020).
Ridwan Bakokang mengutarakan bahwa ditengah pandemi Covid-19 ini rata-rata orang terkena dampak dari wabah Virus Corona, namun ada yang merasakan betul dampaknya sehingga mempengaruhi kehidupan ekonominya.
“Sudah ada beberapa warga yang memberitahukan langsung kepada saya bahwa ada beberapa Desa ketika turun ke lokasi untuk melakukan pendataan mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini terkesan pilih kasih” ungkap RBK
Lanjut RBK, bahwa mereka yang ditugaskan untuk mendata itu lebih mengutamakan keluarga dan pendukungnya saat Pilkades, walaupun banyak yang lebih layak diberikan daripada mereka.
“BLT ini bukan untuk keluarga Perangkat dan keluarga Kepala Desa serta para pendukung saat pemilihan Kepala Desa tapi BLT ini untuk warga yang benar-benar layak untuk diberikan,” tegasnya.
RBK menambahkan jangan sampai BLT ini juga dijadikan sebagai alat politik bagi Kepala Desa, jangan hanya warga yang dianggap sejalan pada politiknya yang diberikan dan ketika tidak sejalan atau tidak memilih Kades tersebut pada saat Pilkades dia tidak diberikan bantuan, walaupun dia sangat layak untuk dibantu.
Ia berharap agar yang ditugaskan mendata oleh Kepala Desa itu benar-benar bekerja tanpa pilih kasih berilah kepada warga yang sangat membutuhkan agar BLT ini bisa merata.
“Jadi ketika ada Petugas yang mendata atau Kades seperti ini, kami meminta kepada warga untuk melaporkannya, karena pemerintah juga wajib menindak lanjuti laporan warga tersebut” kuncinya. (ADV)
