ONLINELUWURAYA.COM,PALOPO — Pemerintah Kota palopo melalui Dinas Sosial kota menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencacah yang bertemakan mekanisme pemuktahiran mandiri (MPM) yang dilaksanakan di Auditorium Saokotae, Kamis (13/9/2018).
Kadis Sosial M. tahir dalam laporannya menyampaikan bahwa sesuai tema kegiatan, dan sesuai dengan undang undang yang ada, Pemerintah Kota Palopo diberi kewenangan untuk melakukan sensus atau pencacah, dalam rangka memenuhi persyaratan sekaligus keluhan yang selalu menjadi persoalan di tingkat nasional tentang ketidak akuratan data penerima bansos secara menyeluruh.
“ Baik itu baik itu bansos Beras Sejahtra (Ranstra) APBN, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan beberapa bansos lainnya yang berdasarkan data berhak mendpatkan bantuan nakun sesuai undang undang tidak dapat diberikan karena penerima manfaat tidak terdaftar dalam basis data yang ada,” Ungkap M. Tahir.
Terkait hal tersebut, lajut M, Tahir, pada bimtek kali ini pihak Dinas Sosial sengaja menghadirkan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) selaku narasumber utama karena pada akhirnya BPS lah yang akan mengumumkan jumlah daftar penduduk kategori yang Miskin, rentan miskin, Hampir miskin dan Sangat miskin.
“ Karena tugas pemkot Palopo sesuai undang undang untuk melakukan pemutakhiran secara mandiri, maka diharapkan disetiap kelurahan satu atau dua peserta agar intens melakukan pencacahan kepada masyarakatnya yang memenuhi syarat atau kriteria untuk mendapatkan bantuan social kedepan.” Ucapnya.
Ditambahkan M.Tahir, pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan untuk melengkapi basis data terpadu yang telah ada sejak 2009, 2011 dan 2015 dimana dalam setiap rakor tingkat nasional regional dan wilayah selalu menjadi kendala karna masih banyak masyarakat yang menurut pemerintah berhak mendapatkan bantuan social namun undang undangnya tidak dapat diberikan karena tidak terdaftar dalam basis data terpadu.
“ Terkait pelaksanaan bimtek kali adalah sebuah kebanggan tersendir bagi pemkot Palopo karena mendapatkan perhatian khusus dari Kementrian social ini didasari atas pelaksanaan bimtek yang memilih kota palopo untuk dilaksanakan pertama kalinya di Indonesia, ini membuktikan bahwa pemkot palopo sangat peduli dan sangat aktif dalam penyaluran bansos dan mendata warga masyarakat yang mengalami kesenjangan social.” tambah mantan Kabid Mutasi BKD Kota Palopo ini.
Sebelumnya pihak Dinsos Palopo telah melakukan bimtek terhadap 20 penyandang cacat, dan jug ate;ah menyelesaikan atau menyalurkan bantuan kepada 10 anak di bawa umur yang bermasalah dengan hukum di Kota Palopo melalui panti asuhan.
Selanjutnya juaga akan meghadirkan 100 orang masyarakat dalam rangka program pemberdayan masyarakat dari kementrian social dalam bentuk program keserasian social dan kembali akan menyalurkan bantuan tahap kedua kursi roda kepada masyarakat.
“Kedepan saya tidak ingin lagi ada warga masyarakat di 48 Kelurahan yang berhak mendapatkan batuan namun tidak terdaftar dalam basis data terpadu itu sama saja kita menghalangi hak orang lain,” tandasnya.
Sementara itu Pj Walikota Palopo yang diwakili Staf Ahli Walikota Palopo Dr. Suyuti menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan bimtek yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, dan itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa untuk Pemkot Palopo dalam hal ini Dinas Sosial, Apa yang dilakukan dinas social adalah kegiatan beramal dan semoga hal tersebut dapat berjalan baik sesuai yag kita harapkan dan mendapat Ridho dari Allah SWT dalam setiap pelaksanaan program.
´Tugas yang akan anda emban selaku pencacah sangat mulia karena ujungnya akan membantu menentukan kesuksesan pemutakhiran data dalam rangka penanganan fakir miskin, dan tetap fokus dalam melakukan pencacahan. Ingat dieline atau batas waktu yang diberikan, jangan sampai target yang diberikan tidak tercapai.”ungkap Suyuti
Pada bimtek kali ini selain di hadiri Staf Ahli Walikota Palopo, para Camat dan Lurah juga mengadirkan peserta yang merupakan perwakilan dari 48 Kelurahan sebagai calon petugas pencacah.(Hms)
